- sponsor -

NU Yogyakarta baru saja menyebutkan bahwa Uang Kripto Tidak Haram karena tidak melanggar hukum Islam. Pernyataan ini berbeda dengan apa yang disampaikan oleh MUI dan NU Jatim yang telah menaruh 7 juta investor kripto tanah air dalam bahaya.

Beberapa waktu lalu, dalam forum Ijtima Ulama Indonesia telah memutuskan bahwa siapa saja yang menggunakan kripto itu haram. Pernyataan itu langsung disampaikan oleh MUI dan juga NU Jawa Timur. Lantas, hingga saat ini, pernyataan ini masih tidak jelas dan akurat.

Mata uang digital ini dianggap sebagai aset tidak nyata dan nilainya sangat fluktuatif. Dengan hukum dan syarat Islam, itu adalah sesuatu yang melanggar transaksi perdagangan. Di tengah keabu-abuan ini, NU Yogyakarta manfaatkan momen ini untuk mengutarakan pendapat.

Menurut NU Yogyakarta, ini bukan sebuah pelanggaran dalam syariat Islam. Ada banyak alasan dibalik ini dan yang pasti sangat bertolak belakang dengan NU Jawa Timur dan MUI. Jika pernyataan NU benar, maka ini akan selamatkan 7 juta investor kripto Indonesia ini.

NU Yogyakarta Menekankan Uang Kripto Tidak Haram Dan Diperbolehkan Dalam Islam

Korancrypto - NU Yogyakarta Menekankan Uang Kripto Tidak Haram Dan Diperbolehkan Dalam Islam

NU Yogyakara melalui rumusan Bahtsul Masail PWNU DIY saat di PPM Al-Hadi Yogyakarta diumumkan bahwa mata uang kripto ini tidak salah dan legal. Rumusan dari KH Fajar Abdul Basyir dan Ketua Lembaga Bahtsul Masail PWNU Yogyakarta juga yang meyakini hal tersebut.

Ekonomi adalah bagian dari ranah hukum Islam yang pergerakannya dinamis. Menyusul perkembangan zaman dan teknologi, perkembangan teknologi digital berpengaruh pada alat tukar dan semua pola transaksi seperti itu merupakan kebiasaan dalam komoditas.

Pila transaksi ini tidak mengatur jenis alat tukar yang harus dan tidak boleh digunakan. Dan Fajar Abdul Basyir ini akan mengikuti kebiasaan suatu komunitas. Mata uang kripto adalah hasil perkembangan teknologi digital dan layak mendapatkan atensi yang lebih besar.

Cryptocurrency juga memenuhi syarat alat tukar (al-tsaman) maupun sebagai komoditas (al-mutsman) karena bisa diserahterimakan dan bisa diakses oleh semua pihak. NU Yogyakarta juga mengatakan bahwa syarat legal ini adalah jika memenuhi dua syarat utama itu.

Sedangkan jika tidak memenuhi syarat itu, maka varian mata uang kripto itu dianggap tidak legal. Tingkat keamanan di atas rata-rata dan mampu terhindar dari upaya manipulasi dan kecurangan juga menjadi alasan NU yogyakarta tidak menganggap ini sebagai yang haram.

Apakah 7 Juta Investor Kripto Indonesia Terdampak Fatwa Haram MUI?

Koran Crypto - Apakah 7 Juta Investor Kripto Indonesia Terdampak Fatwa Haram MUI?

Seiring pertumbuhan kripto dunia yang makin cepat juga, Indonesia mengalami tingkatan jumlah penambang kripto yang juga besar. Sekitar 7 juta investor tanah air masuk ke ranah kripto dan menganggapnya sebagai satu hal yang menarik. Tetapi bagaimana jika haram?

Menurut data kementerian Perdagangan Republik Indonesia, disana tertulis jelas bahwa jumlah investor kripto telah mencapai 6,5 juta orang. Dengan fatwa haram yang dikeluarkan oleh MUI, banyak yang memperkirakan apakah 6,5 juta orang ini akan alami kerugian.

Tetapi pada kenyataannya, nilai kripto terus meningkat terkhusus karena penggunaan sosial media yang mereka yakini tidak membuat kripto haram. MUI dan NU Jatim menganggap ini sebagai satu mata uang yang haram karena tidak bervisual, tidak nyata, dan fluktuatif.

Namun, jika ditanya apakah terdampak fatwa haram MUI, maka jawabannya iya. Mereka sempat mengalami jumlah investor yang turun. Tetapi kini, sudah kembali berangsur normal. Apalagi menyusul kabar bahwa kripto itu tidak haram dari NU Yogyakarta.

Nilai kripto memang sangat fluktuatif tetapi jika untuk investasi, tren kripto ini sangat pas agar bisa mengenal aset ini lebih mendalam. Tetapi karena nilai seperti itu, MUI dam NU Jatim nilai bahwa itu haram. Di lain sisi, NU Yogya mengatakan bahwa ini diperbolehkan di Islam.

- sponsor -