- sponsor -

Perdagangan Kripto Di Indonesia, kripto hadir menjelma sebagai primadonanya investasi. Sejak kehadirannya, investor yang berinvestasi pada bank, mulai menarik uangnya dan beralih ke investasi koin digital tersebut.

Meskipun akan menuai keuntungan besar bagi para investornya, namun permainan uang ini sarat dengan transaksi ilegal. Terlebih adanya transaksi narkoba menggunakan koin digital tersebut.

Maka dari itu, diperlukan regulasi khusus agar kripto berjalan lancar sebagai komoditi. Dengan demikian, semua transaksi ilegal akan diawasi dan dikontrol oleh pihak berwenang agar tidak terjadi kerugian massal.

Kenali Prospek Perdagangan Kripto dan Risikonya

Saat ini banyak WNI yang mulai beralih ke perdagangan kripto karena dinilai lebih praktis dan menguntungkan. Terlebih untuk investasi jangka panjang. Keuntungan yang didapat dua kali lipat bunga bank.

Koin digital tersebut tidak pernah mengalami penurunan. Jika hal tersebut terjadi, kenaikan bisa lebih tinggi dari penurunan yang terjadi. Dengan demikian, akan menguntungkan para investornya.

Berdasarkan keuntungan yang menggiurkan, akhirnya banyak yang mulai memiliki koin digital ini. Hanya sebagai bentuk investasi, bukan untuk dijadikan nilai tukar. Dikarenakan Rupiah adalah mata uang yang berlaku di Indonesia.

Namun demikian, bisnis tetaplah bisnis. Termasuk perdagangan kripto tersebut. Pada dasarnya bisnis akan mengalami untung dan rugi, tetapi tergantung dari pelakunya dalam mengelola manajemen kerugian tersebut.

Meskipun berisiko namun menjanjikan prospek yang menjanjikan. Hal tersebut menjadi alasan banyak orang mulai berinvestasi pada koin digital tersebut. Sayangnya karena kemudahannya tersebut, banyak orang yang menyalahgunakan.

Maka dari itu, seringkali terdengar uang investor dikorupsi oleh pedagang, penolakan kripto di berbagai negara yang menjadikannya menurun, serta pencucian uang. Bahkan seringkali terjadi transaksi ilegal dengan menggunakan uang kripto.

Alasan RI Mengatur Kripto sebagai Komoditi

Berbisnis ini ibarat dua sisi pisau berbeda. Di satu sisi akan menguntungkan, namun di sisi lain akan merugikan dengan segala risikonya. Maka dari itu, harus menggunakan manajemen risiko yang tepat.

Maka dari itu, pemerintah turun tangan langsung untuk mengawasi dan mengatur pergerakan aset kripto ini, terlebih digunakan untuk komoditi. Dikarenakan komoditi merupakan hal yang wajib diketahui oleh investor.

Berdasarkan alasan tersebut, pemerintah RI mengatur komoditinya. Dikarenakan tingginya volatilitas pada komoditi ini yang membuat pergerakan kripto bisa naik dan juga bisa turun, sehingga investor membutuhkan perlindungan hukum.

Terlebih adanya kasus pedagang membawa lari uang investornya, maka investor membutuhkan perlindungsan legal dari pemerintah atas uang yang diinvestasikannya benar-benar terjamin keamanannya. Sehingga tidak akan terjadi krisis kepercayaan diantara kedua belah pihak.

Para investor harus pandai melihat risiko yang mungkin terjadi pada bisnis ini agar bisa melakukan manajemen risiko yang tepat sehingga bisnis tidak akan terlalu rugi. Setidaknya kerugian bisa diminimalisir.

Maka dari itu, pemerintah Indonesia harus turun tangan untuk mengaturnya. Tidak bisa hanya mengandalkan pelaku bisnis kripto untuk melakukan manajemen risiko. Diperlukan adanya campur tangan penguasa negara.

Saat ini kapitalisasi terbesar kripto adalah Bitcoin. Nilai bitcoin yang selalu tinggi karena memiliki blockchain sendiri. Namun demikian, risiko tersebut akan selalu ada dalam perdagangan koin digital ini.

Terlebih keuntungan yang dijanjikannya cukup menggiurkan bila membeli nilai bitcoin ini. Namun tidak akan menjamin para investornya bisa meminimalisir risiko tersebut tanpa dukungan dari pemerintah sebagai penguasa negara.

Melihat tingginya potensi perdagangan uang kripto namun tinggi juga risikonya, sehingga diperlukan manajemen risiko yang tepat. Terlebih kripto sebagai komoditi, sehingga diharuskan pemerintah turun tangan untuk mengaturnya.

- sponsor -