- sponsor -

Neilmarldrin Noor selaku Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) baru baru ini mengungkapkan alasan utama Pemerintah Tetapkan Pajak Kripto.

Sebelumnya peraturan tentang pemungutan pajak terhadap transaksi kripto sudah ditetapkan dalam PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Nomor 68/PMK.03/2022. Pada tanggal 30 Maret 2022, peraturan tersebut sudah ditandatangani langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Pajak terhadap aset kripto mulai berlaku sejak 1 Mei 2022 mendatang, dan pajak tersebut menyasar pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan jua Pajak Penghasilan (PPh). Dengan demikian semua pemilik aset kripto, wajib tunduk pada aturan perpajakan baru tersebut.

Berdasarkan putusan yan dibuat, tariff untuk PPN kripto tersebut dibuat berkisar 0,11 persen berdasarkan nilai transaksi kriptonya. Sedangkan ketika kripto tersebut diperjualbelikan, maka PPh yang dikenakan adalah 0,1 persen dari nilai transaksinya.

Hanya saja penting diketahui bahwa tarif pajak tersebut hanya berlaku untuk perdagangan kripto yang sudah terdaftar di Bappebti. Jika kriptonya belum terdaftar di Bappebti, maka tarif pajaknya dua kali lipat dari kripto yan sudah terdaftar. Artinya 0,22 persen untuk PPN dan 0,2 persen untuk PPh (Kripto yan belum terdaftar Bappebti).

Nielmarldrin Noor Ungkap Alasan Utama Pemerintah Tetapkan Pajak Kripto

Koran Crypto - Nielmarldrin Noor Ungkap Alasan Utama Pemerintah Tetapkan Pajak Kripto

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Nielmarldrin Noor mengutarakan bahwa pengenaan pajak terhadap Kripto tersebut karena memandang uang digital tersebut sebagai sebuah komoditas.

Sehingga menurutnya setiap komoditas merupakan barang yang harus dikenai PPN. Walaupun kripto bukan sebagai alat tukar yang sah di Indonesia, tetapi mengingat statusnya sebagai barang berharga, sehingga perlu dikenai PPN agar adil seperti komoditas lainnya.

Nilmaldrin juga mengungkapkan alasan lain mengapa pengenaan pajak terhadap kripto tersebut penting. Yakni karena kripto tersebut memiliki potensi penambahan ekonomis bagi penjual kripto, sehingga sudah layak dikenai pajak.

“Penambangan aset kripto merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang dikenai PPh pasal 22 dengan tariff sebesar 0,1 persen dari penghasilan yang diterima atau diperoleh, tidak termasuk PPN,” ungkap Nilmaldrin lewat keterangan resmi.

Kabarnya pengenaan pajak pada transaksi kripto tersebut adalah dengan melibatkan pihak ketiga sebagai pemungut pajaknya. Pihak ketiga yang ditunjuk adalah penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE), dalam maupun luar negeri.

Dengan adanya peraturan hukum terkait pajak kripto tersebut, diharapkan mampu memberikan kepastian hukum terkait bagaimana penerapan PPN dan PPhnya. Pemerintah juga kabarnya ingin menerapkan aturan yang mudah dan sederhana agar mudah dipahami masyarakat.

Pengamat Menilai Pajak Kripto Meningkatkan Keyakinan Investor

Korancrypto - Pengamat Menilai Pajak Kripto Meningkatkan Keyakinan Investor

Walaupun penerapan pajak terhadap kripto tersebut masih mendapatkan pro kontra di tengah masyarakat. Tetapi banyak pengamat menilai jika adanya pajak tersebut justru memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan kripto.

Ibrahim Assuaibi selaku Direktur PT TRFX Garuda dan juga pengamat kripto menilai bahwa pengenaan pajak tersebut merupakan bentuk pengakuan pemerintah terhadap kripto sebagai alat komoditas. Ia mengapresiasi langkah pemerintah tersebut karena menurutnya penerapan pajak ini akan berdampak positif pada kepercayaan investor.

“Ini akan menambah kepercayaan tersendiri bagi masyarakat terutama investor, yang mulai ramai berinvestasi kripto, karena yang terpenting transaksi kini benar – benar diawasi oleh pemerintah,” ungkap Direktur PT TRFX Garuda tersebut memberikan pandangannya.

Ibrahim Assuaibi juga menilai sikap saling dukung atau kesepahaman antara Bappebti dan OJK. Dalam penerapan regulasi tentang pajak tersebut justru memberikan dampak positif terhadap perkembangan kripto tersebut.

Seperti diketahui bahwa penerapan pajak kripto ini baru akan berlaku sejak 1 Mei 2022 mendatang. Sehingga perdagangan atau penambahan nilai aset kripto sebelum tanggal tersebut, belum dikenai pajak.

- sponsor -