- sponsor -

Aset Kripto Kena Pajak || Pesatnya perkembangan mata uang digital di bursa perdagangan membuat pemerintah berniat menetapkan pajak pada aset kripto tersebut. Rencana ini akan dilakukan oleh pemerintah melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Rencana ini kemudian ditanggapi oleh Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI), yang berharap agar nilai pajak yang ditetapkan tidak terlampau tinggi. Keinginan tersebut memiliki dasar, yakni menjaga keseimbangan pada pasar kripto lokal.

Meski bakal memiliki regulasi yang jelas soal penerapan pajak tersebut, para anggota Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) masih khawatir karena hal tersebut dinilai bakal memiliki dampak yang luas terhadap para pengguna.

Kekhawatiran ABI Soal Aset Kripto Kena Pajak || Koran Crypto

Kekhawatiran ABI Soal Aset Kripto Kena Pajak

Rencana Bappebti tersebut belum sepenuhnya final, karena masih berdiskusi dengan pihak-pihak terkait seperti pelaku di bursa dan asosiasi. Dalam publikasinya, besaran tarif pajak yang dikenakan untuk uang digital sebesar 0,05%.

Nilai tersebut lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai pajak pada saham yang sebesar 0,1%. Chairwoman Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI), Asih Karnengsih dalam keterangan tertulis, Senin (2/8) turut menyatakan kekhawatirannya.

Dilansir dari Kontan (04/08/2021), Asih mengkhawatirkan penetapan pajak tersebut bisa menggerus minat pengguna mata uang digital, sehingga berimbas pada berkurangnya perdagangan uang digital lokal karena nilainya sangat tinggi.

Oleh sebab itu, salah satu kuncinya adalah menetapkan besaran pajak yang menguntungkan seluruh pihak di dalamnya. Terutama konsumen selaku calon investor agar mereka tidak mudah berpindah ke bursa luar negeri.

Bursa luar negeri sendiri hingga saat ini masih menjadi daya tarik bagi para pedagang dan investor aset kripto, karena menawarkan biaya yang kompetitif dan cenderung rendah dibandingkan pasar kritpo lokal.

Pemerintah RI Dikabarkan Terbuka Soal Pembangunan CBDC | Korancrypto.com

Pemerintah RI Dikabarkan Terbuka Soal Pembangunan CBDC

Karena penetapan pajak telah menjadi kewenangan negara, rencana pemerintah tersebut dipandang oleh ABI harus diperhatikan dan mendapatkan perhatian lebih. Terutama pada keberadaan bursa lokal dan semakin tingginya minat di masyarakat.

Menurut Asih, perhatian pemerintah tersebut tidak hanya didasarkan pada penetapan nilai pajak semata, tapi juga Indonesia yang dikabarkan terbuka untuk kemungkinan mendirikan CDBC atau mata uang digital bank sentral.

Keberadaan CDBC tersebut sejatinya dilatarbelakangi tiga hal utama, yakni sebagai alat transaksi yang legal dan diakui oleh hukum Indonesia, sebagai pengatur kebijakan moneter, hingga mendukung instrumen pembayaran berbasis teknologi.

Hanya saja, rencana soal keberadaan CDBC di Indonesia diprediksi bakal tidak mudah untuk segera diwujudkan. Hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebutuhan riset dan kesiapan infrastruktur pendukung yang mumpuni.

Riset secara mendalam soal pasar kripto Indonesia sangat diperlukan sebagai penunjang infrastruktur utama sebagai wadahnya. Kesiapan dari infrastruktur tersebut diperlukan agar proses perdagangan mata uang digital bisa berjalan secara optimal.

Peluang Indonesia Menatap Masa Depan Aset Kripto | Koran Cyrpto

Peluang Indonesia Menatap Masa Depan Aset Kripto

Bappebti bersama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan masih membahas soal penetapan pajak tersebut pada aset kripto. Terutama pada hasil yang diterima dari setiap transaksi selama tahun berjalan.

Berbeda dengan kekhawatiran yang dirasakan oleh ABI, penerapan pajak pada aset kripto menurut Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana bertujuan untuk menggenjot minat masyarakat agar mau berinvestasi pada mata uang digital.

Terlebih, tujuan tersebut juga sangat mulai, yakni mencegah pengguna atau investor lokal mengalihkan investasi kripto mereka ke pasar luar negeri. Potensi kerugian itu telah diperhitungkan secara matang oleh pihak Bappebti.

Selain bakal menggerus bursa kripto lokal, investor yang beralih ke pasar luar negeri dinilai bakal memilih untuk meraup dolar sebanyak-banyaknya. Hal tersebut secara hitungan ekonomi bisa mempengaruhi nilai tukar rupiah.

Meski bakal dikenai pajak, Indonesia memiliki peluang besar sebagai negara dengan pertumbuhan aset kripto yang mengalami kenaikan drastis dari tahun ke tahun. Hingga bulan Mei 2021, nilainya mencapai Rp370 triliun.

- sponsor -